Sosialisasi Hukum tentang Undang Undang No. 16 Tahun 2019 oleh KKN UNTAG SEMARANG Fakultas Hukum

KKN Untag Semarang mengadakan Sosialisasi Hukum tentang UU perkawinan No.16 Tahun 2019, yang mana undang undang ini masih baru dan harus disosialisasikan kepada masyarakat, dikarenakan ada perubahan dari undang undang perkawinan  No.1 Tahun 1974.

Kegiatan ini dilaksanakan dikantor Balai Desa Kalipucang Wetan – Batang. (19/11/2019). yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, KKN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan. dalam sosialisasi ini diharapkan agar masyarakat mengerti tentang syarat pernikahan, tujuan menikah dan tanggungjawab pernikahan. Ujar Suparjo (koordinator ketua KKN) dalam sambutannya.

diantara perubahan undang undang tersebut sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 7

    1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
    2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
    3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
    4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
  2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 65A

    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

    uu16_2019_perubahan_uu1_1974_perkawinan

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan