JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Tujuan dilaksanakannya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah :

  1. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
  2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Sebagai indikator keluaran yang diharapkan dari terbentuknya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah terwujudnya peningkatan pemahaman pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta masyarakat umum terhadap peraturan perundang-undangan.

Kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari masyarakat dan pengguna JDIH Kementerian Perhubungan sehingga fasilitas dan layanan yang terdapat di website ini dapat terus disempurnakan.

Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, sesuai amanat Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.

Untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi peraturan perundang-undangan, Pemerintah Desa Kalipucang Wetan telah membangun Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Sekretariat Desa,  yang digunakan sebagai media publikasi on-line seputar perkembangan dan informasi terbaru dari produk hukum Pemerintah Desa Kalipucang Wetan, sehingga diharapkan kebijakan hukum yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Facebook Comments